WILALANGNEWS.ID, Konawe Utara – Ketegangan di wilayah operasional pertambangan Kecamatan Landawe meningkat setelah Forum Generasi Muda Mahasiswa Landawe (FK – GEMMAL) bersama elemen masyarakat Desa Tambakua menyatakan kesiapannya untuk turun ke lapangan. Rencananya, pada Rabu, 08 Juli 2026, massa akan mendatangi kantor pusat PT Konawe Karya Utama (PT KKU) untuk menyampaikan tuntutan serta meminta kejelasan atas hak-hak masyarakat yang menurut mereka hingga kini belum terpenuhi.
Aksi ini dipicu oleh akumulasi kekecewaan masyarakat terkait minimnya penyerapan tenaga kerja lokal dan apa yang mereka nilai sebagai belum optimalnya transparansi dalam pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Warga menuntut agar PT KKU segera membuka ruang komunikasi yang lebih terbuka dan tidak lagi meminggirkan kepentingan masyarakat lokal dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan.
Jenderal Lapangan aksi, Yusran Moita, S.Hut, menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk perjuangan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Landawe. Menurutnya, perusahaan harus memberikan perhatian yang serius terhadap tuntutan warga yang telah dirumuskan secara matang dan disampaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
“Kita ini sudah cukup sabar, tapi perusahaan jangan lagi menghindari penyelesaian persoalan yang menjadi hak masyarakat Landawe. Ingat, kehadiran PT KKU di sini seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru membuat masyarakat lokal merasa belum memperoleh manfaat yang sepadan dari keberadaan perusahaan. Saya kasih ultimatum, jangan lagi ada yang menyepelekan tuntutan kami soal tenaga kerja lokal dan transparansi PPM, karena kalau tuntutan ini terus diabaikan, jangan salahkan kalau massa aksi yang datang menyampaikan aspirasi akan lebih besar lagi,” tegas Yusran Moita.
Dalam sepuluh poin tuntutan yang dibawa, masyarakat secara spesifik meminta PT KKU untuk memprioritaskan warga lokal dalam proses rekrutmen serta mengakui rekomendasi resmi dari Pemerintah Desa Tambakua. Selain itu, transparansi mengenai alokasi dana PPM dan pelibatan usaha travel lokal menjadi tuntutan utama masyarakat yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pihak manajemen perusahaan.
Yusran Moita juga meminta agar seluruh jajaran manajemen perusahaan dan kontraktor hadir dalam forum dialog nanti. Ia menginginkan adanya komitmen tertulis sebagai bentuk keseriusan perusahaan dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat sehingga tidak ada lagi janji yang tidak terealisasi.
“Saya tegaskan, besok kami berharap seluruh manajemen perusahaan dan kontraktor hadir di depan masyarakat. Jangan menghindari dialog dengan alasan teknis atau hanya mengirim perwakilan yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan. Apabila terdapat perusahaan kontraktor yang tidak menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan persoalan ini, kami akan meminta pemerintah melakukan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk mempertimbangkan langkah-langkah yang menjadi kewenangannya. Perusahaan harus tahu, kami serius memperjuangkan hak-hak masyarakat Landawe,” tambah Yusran Moita.
Pihak FK – GEMMAL menegaskan bahwa aksi yang akan dimulai dari Desa Tambakua pada pukul 07.00 WITA ini akan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku dan menjaga ketertiban umum. Namun, mereka memastikan akan terus mengawal aspirasi tersebut hingga perusahaan menunjukkan iktikad baik untuk membuka ruang dialog dan menindaklanjuti tuntutan masyarakat.
Hingga rilis ini diterbitkan, pihak PT Konawe Karya Utama (PT KKU) belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana aksi ini. Redaksi tetap membuka ruang bagi PT KKU maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi sebagai bentuk keberimbangan informasi sesuai kaidah jurnalistik yang berlaku.
